 |
| bendera indonesia daungroup media |
Jakarta, 2 Juli 2025 — Di tengah gempuran harga yang makin tinggi, pajak di segala lini, dan membanjirnya produk impor, rakyat Indonesia juga harus menghadapi kenyataan pahit: ketimpangan hukum yang mencolok. Ketika rakyat kecil dihukum berat hanya karena bertahan hidup, mereka yang mencuri miliaran dari uang negara justru sering bebas berkeliaran atau dihukum ringan.
Pajak Semakin Mahal, Rakyat Semakin Tercekik
Dari PPN naik, cukai rokok melonjak, hingga pajak layanan digital, rakyat kecil yang tak punya pilihan lain terpaksa menanggung semuanya. Beli barang apa pun, bahkan beli pulsa, selalu ada potongan tambahan.
“Katanya negara butuh pemasukan. Tapi kenapa cuma rakyat kecil yang selalu diminta ikut urunan?” keluh seorang guru honorer di Lampung.
BBM Naik, Harga Barang Melonjak
Kenaikan harga BBM menjadi sinyal domino: mulai dari naiknya ongkos transportasi, biaya produksi, hingga harga bahan pokok. Masyarakat kelas bawah hanya bisa mengeluh, tanpa ada tempat mengadu yang benar-benar mendengar.
Produk Impor Mendominasi, UMKM Menjerit
Alih-alih melindungi produk dalam negeri, pasar Indonesia justru dibanjiri barang dari luar. Dari sabun, mie instan, hingga pakaian dalam — banyak yang bukan buatan lokal. Di mana posisi pengusaha kecil?
“Bukan kami tak bisa produksi, tapi kalah harga dan kalah tempat di pasar sendiri,” ujar pengrajin lokal dari Tasikmalaya.
Apa-Apa Bayar, Pelayanan Publik Jadi Dagangan
Pendidikan? Bayar. Kesehatan? Tetap bayar, meskipun pakai jaminan. Bikin dokumen? Kalau mau cepat, ada biaya tambahan.
“Semuanya mahal. Bahkan mengurus kematian keluarga pun pakai biaya-biaya tambahan yang aneh,” ujar seorang warga di Yogyakarta.
Ketika Hukum Tak Lagi Adil: Koruptor Dipangku, Rakyat Kecil Dipukul
Ini yang paling menyakitkan. Di negeri ini, mencuri sandal atau ayam bisa dihukum 2-3 tahun, tapi mencuri uang rakyat miliaran rupiah kadang hanya dihukum 1 tahun, itupun potong tahanan. Ada yang bahkan divonis bebas, lalu kembali tersenyum di layar televisi.
"Koruptor disebut ‘telah mengembalikan uang negara’, lalu dihukum ringan. Tapi bagaimana dengan rakyat kecil? Mereka tak punya uang untuk mengembalikan apapun," tulis pengamat hukum dari Universitas Trisakti.
📌 Contoh Kasus:
-
Koruptor A mencuri dana proyek Rp 12 miliar → dihukum 1 tahun 6 bulan
-
Petani mencuri 2 tandan sawit karena lapar → dihukum 4 tahun penjara
-
Remaja ambil sepatu bekas dari masjid → dihukum 3 tahun
"Hukum kita tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan rakyat makin muak," ujar aktivis hukum publik.
Penutup: Rakyat Mulai Bertanya
Jika rakyat harus membayar untuk hidup, tapi tak dapat keadilan, ke mana arah bangsa ini akan dibawa? Apakah keadilan masih milik bersama, atau hanya milik mereka yang duduk di atas?
Indonesia bukan negeri miskin. Yang miskin adalah keberpihakan dan keberanian untuk adil.
“Kami tak butuh semuanya gratis. Kami hanya ingin hidup layak dan hukum yang adil,” kata seorang pedagang kecil di Blitar.