 |
| Daungroup Media bongkar pro-kontra penghapusan PR Dedi Mulyadi |
Pengantar: Kebijakan Baru Gubernur Jawa Barat yang Mengundang Kontroversi
Kebijakan terbaru Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengenai penghapusan pekerjaan rumah (PR) bagi siswa sekolah menuai beragam reaksi dari berbagai kalangan. Kebijakan ini, yang diumumkan pada awal Juni 2025, menuai sorotan luas. Di satu sisi, Dedi mengklaim langkah ini sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan psikologis siswa, sementara di sisi lain, beberapa pihak menyebutnya sebagai langkah populis yang tidak berdasarkan kajian akademik mendalam.
Suara Guru dan Praktisi Pendidikan
Banyak guru merasa kehilangan ruang untuk memberi pengayaan kepada siswa. Beberapa di antaranya mengatakan bahwa mereka kini harus menyelesaikan seluruh pembelajaran di kelas yang waktu dan durasinya terbatas.
“Kami jadi kesulitan memberi tugas eksplorasi. Padahal banyak siswa berkembang dari pengalaman belajar di rumah,” kata seorang guru SMA di Bandung.
Suara Orang Tua dan Siswa
Beberapa orang tua merasa senang karena anak-anak mereka punya lebih banyak waktu beristirahat. Namun sebagian lainnya mengaku bingung bagaimana mengisi waktu anak secara produktif di rumah tanpa PR.
“Kalau tidak ada PR, anak jadi main HP terus,” keluh seorang ibu rumah tangga di Bekasi.
Baca juga : Daungroup Media Kemenhut Siapkan Tindakan Hukum Tegas Soal Tambang Raja Ampat
Kesimpulan dan Rekomendasi
Kebijakan penghapusan PR sekolah oleh Dedi Mulyadi memang menjadi perdebatan hangat di tengah masyarakat. P2G dan JPPI sama-sama menggarisbawahi pentingnya kejelasan definisi PR dan landasan akademik dalam kebijakan publik. Sementara itu, masyarakat menantikan evaluasi menyeluruh dari implementasi kebijakan ini, apakah benar mampu meningkatkan kualitas hidup siswa, atau hanya sekadar manuver politik.
Apakah menurut Anda PR masih penting dalam pendidikan anak? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa subscribe newsletter kami untuk berita pendidikan terbaru dari daungroup media!